Pada sidang Dewan HAM PBB di Jenewa bulan Juli lalu, Tiongkok terang-terangan menolak laporan Dewan HAM PBB tahun 2022 yang menyebutkan penahanan Muslim Uighur di wilayah Xinjiang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan tersebut diterbitkan oleh mantan kepala HAM PBB Michelle Bachelet.
Pada pertemuan Jenewa, Tiongkok juga menolak rekomendasi dari negara-negara Barat untuk kebebasan yang lebih besar bagi orang-orang di Hong Kong dan penghentian pelanggaran hak asasi manusia di Tibet dan Xinjiang; menolak rekomendasi untuk mengakhiri pelanggaran ini.
Seperti dilansir voicesagainstautocracy, Jumat 4 Oktober 2024, menurut laporan dari Jenewa, pemerintah Tiongkok mengeluarkan penyangkalan menyeluruh atas berbagai contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terdokumentasi dengan baik di Xinjiang, Tibet, Hong Kong, dan di seluruh daratan Tiongkok.
Tiongkok juga menolak semua seruan untuk menerapkan rekomendasi laporan penting PBB tahun 2022 tentang Xinjiang, dengan menganggap laporan itu “ilegal dan batal demi hukum.” Sebaliknya, Tiongkok melobi sejumlah negara yang berhutang budi pada Beijing agar memuji catatan hak asasi manusia Tiongkok dan mengemukakan sejumlah poin kritik yang tidak begitu penting; dan, demi menarik perhatian, menerimanya.
Sidang UNHRC di Jenewa merupakan tahap akhir dari proses peninjauan laporannya pada tahun 2022, yang mengecam Tiongkok atas catatan hak asasi manusianya di Xinjiang. Selama periode ini, Beijing berusaha keras untuk menangkis kritik dan membantah adanya pelanggaran hak asasi manusia. Semua negara yang menjadi anggota PBB harus menjalani peninjauan catatan hak asasi manusia mereka secara berkala berdasarkan Tinjauan Berkala Universal.